PTSL DESA NANGGEWER 622 BIDANG, DIPUNGUT Rp. 300.000,- PER BIDANG OLEH PERANGKAT DESA

Onlinebuser.com, Tasikmalaya – Program pemerintah dalam hal sertifikasi tanah adat untuk membenahi pertanahan Nasional sangat diharapkan bisa segera di selesaikan penggarapanya, agar lebih tertib serta meminimalisir lahan yang sengketa.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah di tetapkan dengan kesepakatan bersama (SKB), tiga Menteri masyarakat dikenakan biaya maksimal Rp. 150.000,- itu untuk transpotasi, warkah dan materai.

Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, dapat Program PTSL 622 bidang tanah warga pada tahun 2018 akan tetapi terkesan tidak transparan dalam proses penggarapannya, karena tidak memampangkan sepanduk atau papan informasi terkait hal tersebut. Tidak ada tempat kegiatan sekretariat khusus kepanitiaan. Dari informasi masyarakat sekitarnya yang tidak mau disebut namanya mengatakan, bahwa kegiatan tersebut di ketahui oleh Sekdes Agus Kartana.

SKM BUSER / ONLINE BUSER konfirmasi kepada Agus Kartana pada jari jumat tanggal (01/02/2019) sebagai Sekdes Nanggewer membenarkan, bahwa kepanitiaan di pegang oleh semua Perangkat Desa, sehubungan panitia yang sudah di bentuk, tidak mau kerja begitu.” katanya.

Kemudian Agus membenarkan pula tentang biaya yang dipungut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil memperlihatkan daftar/uraian pemakaian uang tersebut termasuk didalamnya ada untuk Kas Desa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang, dan biaya untuk transportasi panitia 25 orang senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per bidang, bila di totalkan nilainya sangat pantastis.

Perpres No.2 tahun 2018 dan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Reporma Agraria biaya untuk Program PTSL tidak lebih dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang. Kalau lebih itu pungli (red). Karena bukan berapa nilai yang diraih tapi tindakan apa yang diperbuat.

Pungutan tersebut atas dasar kesepakatan bersama dengan semua pihak termasuk Tripika Kecamatan Pagerageung. Ketika SKM BUSER / ONLINE BUSER konfirmasi disaksikan oleh Kepala Desa Endang yang baru dilantik dan Ibu mantan PJS Kades yang pada saat konfirmasi ikut bicara, Kades Endang tidak tahu menahu hal tersebut, beliau akan mengumpulkan kembali semuanya termasuk Tripika demikian,” ujarnya.

“Yang jadi pertanyaan kenapa SKB tiga Menteri masih harus ada kesepakatan dari “Tripika” lagi, kami mengharapkan kepada pihak-pihak terkait untuk menindak lanjut hal tersebut, karena masyarakat merasa dibodohi dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Liputan/Rilis: ( Seno T. S / Team )
Publish : Baraboy

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: