Martua Sinaga Di jadi kan tersengka, Saibun Sinaga Di jadikan DPO. DLHK Provinsi Riau

Onlinebuser.com, INHU RIAU- Dari pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( P PNS ) Dinas Lingkungan Hidup  dan Kehutanan  DLHK Provinsi Riau, di nilai tidak profesional dalam menetapkan ‘Martua Sinaga’ untuk dijadikan tersangka tindak pidana kehutanan.”hal ini ditegas kan (PH)selaku  kuasa hukum  dari martua sinaga Hasudungan Gultom.
Menurut panesehat hukum (PH) Martua Sinaga mengatakan kepada wartawan .bahwa tim gabungan DLHK dinilai pincang melaksana kan penegakan hukum tetang fungsi tugasnya untuk mengamankan temuan indikasi pelaku saat tim gabungan mereka melakukan inpeksi mendadak (sidak ) diareal milik nya Saibun Sinaga yang berasal dari Jl.Dahlia, Depok Jakarta tersebut.

Di kata kan nya lagi pada saat tim gabungan turun, mengapa ‘ Pinton Manurung’ yang dijumpai mereka di TKP, merupakan Mandor kebun  pemilik lahan, serta melepas kan tanpa adanya penahanan, dan tim nya hanya membawa satu alat berat untuk diaman kan. Sedangkan yang di jadikan tersangka saat ini, tidak berada dilokasi.

Arti nya dengan dasar apa menjadikan  Martua Sinaga dikenakan tindak pidana kehutanan oleh PPNS kehutanan.” cetusnya lulusan Unja ini bertanya.

Dijelakan lagi, bila dilihat dari penempatan hukum yang dilakukan penyidik dengan Martua Sinaga, dinilai kurang sambung jika dihubungkan dengan materi objek perkara tindak pidana kehutanan. Karena ‘ Martua Sinaga ‘ bukanlah pemilik atau sebagai  perambah hutan, kecuali dirinya hanya melain kan pekerja di kebun sipemilik lahan yang saat itu tidak berada dilokasi TKP ditemukan oleh tim gabungan DLHK Provinsi Riau tersebut.”ungkap Gultom kesal.

Masih PH Martua Sinaga’ Nah bagaimana saat ini dengan ‘ Saibun Sinaga ‘ yang merupakan pemilik kebun, telah dijadikan Daftar Pencarian Orang ( DPO ) oleh penyidik DLHK Provinsi Riau sesuai No.01/DPO/PPNS-DLHK/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 yang di tandatangani Kepala Seksi Penegakan Hukum dan M.Genta Soerjanto sebagai Sekretaris DLHK Provinsi Riau.

Dan tindak pidana yang dibebankan pelanggaran dengan DPO oleh penyidik kasus tersebut sambungnya, dikenakan pasal 92 ayat (1) huruf a dan/atau b junto pasal 17 ayat (2) huruf b dan/atau a UU RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan  perusakan hutan junto pasal 55 ayat (1) ke-I KUH Pidana.

Artinya, bagaimana DPO mereka kok hingga saat ini belum berhasil ditangkap. Dan ada apa dengan mereka yang pada saat itu menghadap penyidik secara bersamaan ‘ Saibun Sinaga ‘ dengan ‘ Martua Sinaga ‘ mengajukan surat sakit, namun hanya Martua Sinaga  tidak diterima.”tukasnya lulusan Unja ini menutup.

Ketika wartawan  menyinggung hubungan objek perkara yang dialami Martua Sinaga, termasuk penetapan DPO yang belum berhasil ditangkap, sayang nya berulangkali di hubungi SMS melalui  08126725xxxx, tidak dibalas Aron Purba selaku penyidik DLHK Provinsi Riau, baik dihubungi langsung, hanya menjawab masih sedang rapat dan menutup selulernya.

Demikian dihubungi Anton Sinaga, menjawab salah alamat, dan Saibun Sinaga tidak bersedia mengangkat selulernya saat di hubungi wartawan.” penulis prastia.

Liputan Rilis: (Rolijan).
Editor : Nofri

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


error: Content is protected !!