KPMP DESAK PEMKAB KUDUS TUNDA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Onlinebuser.com, KUDUS – Komando Perjuangan Merah Putih (KPMP) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk segera menghentikan proses pengisian perangkat Desa. Bertempat di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Kamis (11/07), seratus demonstran suarakan tuntutannya kepada Pemkab Kudus.

Koordinator aksi demo Soleh Isman mengatakan bahwa kebijakan Bupati Kudus, HM Tamzil memberikan izin pengisian perangkat desa dianggap kontradiksi dengan pola pemerintahan yang benar, dengan mengesampingkan DPRD Kudus yang sebelumnya menolak usulan tersebut.

Selain itu, KPMP menduga terjadinya transaksional oleh pihak-pihak tertentu terhadap kebijakan tersebut. Sehingga munculah kegiatan pengisian perangkat Desa secara serentak di Kabupaten Kudus.

“Perda nomor 4 tahun 2015 yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini, perubahannya tinggal menunggu di paripurnakan. Dengan kata lain, ini tinggal selangkah lagi, kenapa tiba-tiba muncul SK Bupati Kudus No 141.3/126/2019,” ungkapnya.

Menurut Isman, pada awal proses pengisian perangkat Desa ini, pihaknya banyak mendengar laporan warga terkait praktik jual beli jabatan. Dengan kisaran harga Rp. 250-350 juta untuk perangkat desa dan Rp. 600-700 juta untuk sekretaris Desa. Paling santer terdengar di Kecamatan Undaan, nominalnya segitu,” katanya.

Alasan inilah yang kemudian dijadikannya landasan untuk mendesak Pemkab Kudus agar menunda pelaksanaan pengisian perangkat Desa. Setidaknya sampai Perda nomor 4 tahun 2015 diparipurnakan dan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kami minta hal ini segera ditindak lanjuti oleh Bupati Kudus, jika tidak kami akan kerahkan masa lebih banyak,” ancamnya.

Hadir menyambut para demonstran, Assisten I Agus Budi Satriyo yang di dampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Adhi Sadono mengatakan bahwa permasalahan regulasi akan segera dikonsulkan ke Gubernur. Masukan ini nanti akan kami sampaikan ke Bupati Kudus, untuk kebijakannya seperti apa, itu kapasitas Bupati Kudus,” katanya.

Sedangkan untuk isu adanya praktek jual beli jabatan, dia menegaskan jika pengisian perangkat desa akan dilakukan secara transparan. Ini nanti pakai CAT, dimana hasilnya akan keluar setelah peserta menyelesaikan ujian. Dan peserta nilai tertinggi yang akan menduduki jabatan tersebut. Dengan sistem ini, kami pastikan proses akan transparan,” tegasnya.

Setelah melakukan demo di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, masa kemudian melanjutkan aksinya di depan Gedung DPRD. Ketua Komisi A DPRD, Mardiyanto mengatakan bahwa hak interpelasi yang mereka ajukan akan terus berjalan. Sembari menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan Pemkab, yakni akan segera dilakukan konsultasi ke Gubernur.

Liputan/Rillis : ( Jimmy )
Publish : (Baraboy)

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: