DINAS PM DAN PTSP CIANJUR IZIN COTTAGE 678 PALASARI SUDAH ADA, TETAPI AKTIVITAS DILAPANGAN TIDAK TAHU?

Onlinebuser.com, CIANJUR – Tanah seluas 8,9 Hektar HGB milik Suntoso Yajub sekaligus direktur PT. PONDOK TIRTA SENTOSA pada Proses awalnya pemilik Tanah mengajukan permohonan izin untuk pembagunan Cottage yang terletak di kampung Tegalega Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur pada awal tahun 2004.

Setelah izin Cottage sudah di miliki dari dinas terkait ternyata tidak ada tindakan pembagunan sesuai rencana awal pada akhirnya ditinggalkan dan terbengkalai lantas tahun 2010 – 2011 izin untuk pembangunan cottage diperpanjang kembali dengan tujuan yang sama untuk pembangunan cottage ternyata belum ada realisasinya. Ketika Wartawan SKM /online Buser menemui kepala Desa Palasari Jaya Wijaya Buntuan SH guna konfirmasi mengenai seputar lahan tanah peruntukan hingga kades menceritakan kronologis sebenarnya bahwa izin dari awal tanah tersebut untuk Cottage 678 Palasari namun setelah izin ditempuh secara prosedur dari pemda cianjur sudah lengkap di sayangkan belum ada tindakan pembangunan malah yang ada di lapangan jadi galian pasir. Seharusnya minimal sudah ada bangunan rumah Contoh dulu, jadi sangat jelas itu hanya dijadikan tanah lahan penggalian semata hanya untuk meraup ke untungan, kalau memang benar dan serius ini harus sudah terwujud karena berjalan hampir 14 tahun dari semenjak awal diterbitkan izin cottage.

Hingga wajar saja ketika itu baik warga maupun pencinta lingkungan hidup sempat komplen dan protes untuk memberhentikan kegiatan galian pasir karena dianggap tidak sesuai rencana awal , karena di duga sudah merupakan alih fungsi yang seharusnya izin buat cottage sekarang dijadikan galian jelas ilegal dan merupakan pelanggaran walaupun dalihnya Cut and fill karena untuk wilayah Cipanas tidak ada izin untuk galian Cut and fill termasuk Pacet Sukaresmi.

Selanjutnya kata Kades harusnya sebagai pemangku kebijakan dan yang punya kewenangan untuk perizinan adalah pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten Cianjur maka seyogyanya harus meninjau ulang karena izin Cottage yang telah di keluarkan tidak sasuai dengan perutukannya hingga harus bisa mengambil tindakan tegas. Sehingga tim wartawan SKM /online buser setelah berita di muat di koran edisi 242 dengan judul “PEMBANGUNAN COTTAGE VILLAGE PALASARI TIDAK PERNAH TERBUKTI MALAH TANAH DIJADIKAN LAHAN GALIAN PASIR” setelah itu ketemu dilokasi dengan pihak pengelola /pengembang karena dengan pemberitaan tersebut dianggap tidak akurat dan hanya sumber sepihak. Pada pertemuan tersebut hari kamis 6/12/2018 sekiatar jam 13.00 Wib intinya kata Asep iskandar (Asik) saya menghargai dengan wartawan karena bukan saja sebagai kontrol sosial juga wartawan harus menulis namun di sayangkan seharusnya wartawan memiliki jiwa inteljensial, karena menurutnya pemberitaan tidak menyentuh terhadap subtansi dianggap hanya sepihak dan tidak perlu ada hak jawab maupun klarifikasi hanya menguras energi saja.

Namun asik dalam pertemuan tersebut menambahkan kepada wartawan coba tulis Nomor izin Cottage yang sudah terpampang termasuk bahwa di lapangan sudah ada pembangunan berupa pondasi ini juga perlu di ketahui supaya jelas paparnya. Padahal Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sudah di atur dalam Bab 1 ketentuan umum , Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Lain halnya dengan pengembang Iwan yang pada saat itu juga hadir sempat menyampaikan pembicaraannya kata iwan tidak perlu dipersoalkan dengan pemberitaan mungkin hanya dianggap sebagai mis komunikasi karena tidak menuntut kemungkinan semua ini di dasari ada permasalah pribadi sebagai sumber dengan pihak pengelola. Juga mengenai legalitas perizinan sudah beres tidak ada masalah sehingga dikelola untuk pemerataan dan ini baru berjalan hampir 1 tahun kedepan pungkasnya.

Setelah usai ketemu dengan pengembang selanjutnya pihak awak media mendatangi ke kantor Kecamatan Cipanas yang saat itu langsung bisa ketemu dengan Camat dan Kasi Trantib untuk menanyakan seputar izin cottage. Kata camat betul kalau izin cottage udah di tempuh bahkan mungkin sudah ada namun kalau di perpanjang belumnya kurang tahu karena ini sudah kewenangan kabupaten coba saja tanyakan langsung ke dinas yang bersangkutan. akhirnya tim wartawan kembali mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM & PTSP) Kabupaten Cianjur untuk menanyakan prihal izin cottage Palasari, jawaban dari Edward bahwa izin Cottage dan yang lainnya sudah ada sesuai dengan permohonan namun untuk kegiatan aktivitas dilapangan selama ini tidak mengetahui, apa lagi kalau sampai ada penambangan /penggalian pasir itu kewenangannya bukan kabupaten melainkan harus ada izin dari Provinsi.

Secara terpisah ketemu Asep Gareng (Minggu, 10/12/2018) di lapangan dalam rangka acara pembukaan lapang HPDKI di Ciguntur ketika diminta tanggapan mengenai izin Cottage memang benar dari awal yang mengurus perizinan saya untuk pembangunan Cottage Palasari sampai ke Bapeda kabupaten Cianjur. Perutukannya cukup jelas untuk pembangunan Cottage Palasari adapun itu ditindak lanjut sehingga keluarlah izin lain namun itu hanya untuk penataan dan pemerataan tanah sehingga dalam jangka waktu 6 bulan kata Asep Gareng harus sudah ada bagunan.

 

 

 

Liputan Rilis: Tim
Editor : Nofri

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: