UANG KELOMPOK P3A DESA TOBLONGAN DIDUGA DISUNAT OKNUM YANG MENGAKU MENGAWAL PROGRAM

Onlinebuser.com, TASIKMALAYA – Sungguh sangat ironis, ditengah gencar-gencarnya pemerintah sedang memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun kini masih saja ada yang berani sunat menyunat anggaran, begitupun halnya diduga terjadi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Toblongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Tasikmalaya yang diperuntukan untuk bangunan penahan saluran air sebesar Rp.195 Juta yang Ketua Kelompoknya adalah Suryaman, dalam hal ini diduga terjadi pemotongan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yakni yang mengaku mengawal program tersebut.

Tim Investigasi SKM BUSER / ONLINE BUSER ketika terjun langsung berhasil menemui Ketua Kelompok P3A Suryaman, (21/06/19) yang notabene dirinya telah menerima / mencairkan dana bantuan tersebut, seminggu kemudian langsung di belanjakan untuk pembelian kebutuhan matrial, akan tetapi tidak utuh, karena maklum jaman sekarang,” ucapnya.

Pembangunan saluran air ternyata pencairan tahap pertama 70% X Rp. 195 Juta = Rp.136.500.000,- dikurangi 15%X Rp. 195juta = Rp. 38.500.000,- atau sisa Rp. 98 juta yang harus dialokasikan karena uang Rp. 38.500.000,- telah diambil oleh yang bernama Diding yang dirinya mengaku telah mengawal program bantuan tersebut ujarnya. Selanjutnya Dana bantuan senilai Rp.195 Juta disunat lagi kurang lebih 15%. Setelah dilakukan pencairan dari Bank, kemudian uang pemotongan itu diserahkan ke Diding yang berjumlah 30 juta ujarnya kembali.

Kemudian tanggal (22/06/19) Tim Investigasi SKM BUSER / ONLINE BUSER dan team menghubungi Diding Via Telepon seluler dan membenarkan hal itu tejadi bahkan uang masih ada di saya ucap Diding, tapi hanya setengah dari jumlah yang dikeluarkan ketua kelompok, karena yang sebagian lagi diambil oleh pihak lain, uang yang ada di saya akan saya kembalikan ke kelompok tegasnya.

Dan kembali Diding menerangkan dan menegaskan kepada pihak Tim Investigasi SKM BUSER / ONLINE BUSER, bahwa uang tersebut tidak diterima langsung oleh saya karena pada waktu itu saya sedang ada kegiatan, melainkan uang tersebut diterima oleh seseorang yang tidak disebutkan namanya, begitu keterangan kembali yang didapatkan oleh pihak media.

Dalam hal ini, ternyata tidak ada jeranya padahal banyak contoh bahwa perbuatan seperti itu yakni akan menjadi permasalahan serta berakhir di meja hukum, karena sangat jelas perlakuan tersebut masuk ke ranah UU Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan tentunya juga akan menjadi bumerang kepada diri sendiri serta ke masyarakat penerima anggaran tersebut, yang terjadi dengan dikurangi dana tersebut berdampak kwalitas pekerjaanpun tidak maksimal, bahkan kepada sipemberi dan menerima pemotongan itupun bakal terjerat oleh hukum.
Hal ini, tentunya kepada pihak-pihak terkait baik Kepolisian atau pihak Kejaksaan agar dapat menindak lanjuti masalah semacam ini. Karena ada sebuah pembiaran maka akan menjadikan presiden buruk di masyarakat.

Liputan/Rillis : (Seno TS & Tim)
Publish : (Baraboy)

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: