Diduga Pungli PTSL, Panitia Dilaporkan Ke Polisi

Onlinbuser.com, BEKASI – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut PTSL adalah program yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang disediakan oleh masyarakat Indonesia. PTSL memberikan peluang bagi masyarakat yang belum mendapatkan tanah miliknya yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia di satu wilayah Desa atau Kelurahan.

Latar belakang dari program diadakannya ini adalah karena Pemerintah masih menemukan banyak tanah di Indonesia yang belum disetujui atau tidak memiliki sertifikat. Pensertifikatan tanah merupakan hal yang wajib dilakukan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan membuktikan persetujuan dari kepemilikan tanahnya yang dibuktikan dengan sertifikat tanah. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia yang diterbitkan, dikelola, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan pemberian tanda bukti untuk bidang tanah yang telah ada haknya di atas, baik itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai.

Desa Sindangsari Kecamatan Cabangbungin adalah salah satu Desa yang ditentukan oleh ATR/BPN memdapatkan Program PTSL sebanyak 2000 bidang tanah warga sasaranya.

Setelah itu Kepala Desa Sindangsari Abdul Kadir membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan, lalu melakukan sosialisasi terhadap warga di Kantor Desa Sindangsari sekitar bulan Mei tahun 2019.

Musyawarh tersebut dalam rangka sosialisasi dan penentuan biaya administrasi untuk pembuatan Sertifikat kemudian ditentukan biaya berpariasi berdasarkan surat pernyataan warga yaitu antara Rp. 750.000 hingga Rp. 1.000.000,- bahkan ada yang Rp. 1.800.000 yang disetorkan ke panitia.

Dengan adanya biaya administrasi yang melapaui atau melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 150.000 sesuai SKB 3 menteri, sehingga Dugaan pungli tersebut dilaporkan ke Saber Pungli Kabupaten Bekasi demikian dikatakan Misra Aktivis Penggiat Korupsi Kabupaten Bekasi LSM Peduli Keadilan saat di konfirmasi, membenarkan pihaknya melaporkan Dugaan Pungutan Liar tersebut ke saber Pungli kamis (3/7/19).

Lebih lanjut Misra menegaskan pihak nya akan selalu melakukan upaya pemantauan ke setiap Desa yang mendapatkan PTSL dan tidak akan segan untuk melaporkan siapapun yang melakukan hal serupa dan kepada aparat penegak hukum berharap agar bertindak serius tanpa pandang bulu sesuai kewenangan nya untuk menindak tegas terhadap oknum yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Liputan Rillis : (ERI EFENDI)
Publish : (Baraboy)

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: