AKSI SOLIDARITAS LAWAN REPRESIFITAS TERHADAP GERAKAN MAHASISWA

Onlinebuser.com, Yogyakarta – Kordinator Lapanga6u6n Fron Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kota Yogyakarta Aco Nur Samsu, pimpin aksi unjukrasa di simpang empat Tugu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kamis (14/03/2019).

Pernyataan sikap yang di sampaikan oleh Koordinator lapangan saat di wawancarai awak media, bahwa berdasarkan
Surat Keputusan Nomor 207/f04.02/18/023/2019 Tentang pemberhentian sementara (skorsing) yang diberikan pada 3 (tiga) Mahasiswa Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Sulawesi Selatan, bahwa hal tersebut diberikan atas tindakan yang dianggap subversif oleh pihak kampus tentang demonstrasi.

Pada saat itu Mahasiswa UNANDA hanya menuntut perbaikan sarana pra-sarana, transparasi uang BOP, Uang Final, pengadaan Dosen Agama hindu dan evaluasi kinerja Dosen pada pihak birokrat kampus, Alih-alih membuka dialog musyawarah demi kebaikan bersama (kampus), pihak birokrat tercatat telah membubarkan paksa aksi, dan melakukan tindakan kekerasan dan memberikan SK skorsing pada mahasiswa Unanda.

Aco Nur Samsu menambahkan, Banyak beberapa alasan yang dijadikan dasar sanksi oleh kampus yang menjadi sorotan yaitu: Pertama, mahasiswa tidak mampu membayar uang kuliah, sehingga terkena DO. Kedua, Mahasiswa yang terkena evaluasi, tidak aktif maupun melewati masa studi. Ketiga, DO yang diberikan kepada mahasiswa yang ‘vokal’ mengkritik kebijakan kampusnya.
Beberapa waktu lalu, kita belum lupa sejumlah 22 mahasiswa UP 45 Jogja pun di Drop-out karena meminta transparasi dana kampus, 3 Mahasiswa Unsri di D.O karena mengorganisir demo, 2 mahasiswa Unnes terancam D.O karena mengkritik Kemenristekdikti, 15 mahasiswa Univ. Muhammadiyah Tangerang di D.O pun karena kritik kebijakn kampusnya. Mungkin tak selesai kalau kita belejeti satu-persatu. Namun, kita tahu bersama bahwa hari ini pendidikan kita jauh dari kata ‘ideal’. Pertanyaannya kemudian mengapa kampus mudah sekali melakukan DO atau skorsing?

Jawabannya tidak lain adalah tidak adanya perlindungan hukum bagi mahasiswa. D.O atau pemutusan status mahasiswa yang menjadi otonomi sepenuhnya dikuasai oleh kampus.

Mahasiswa sebagai stakeholder kampus digeser kedudukannya hanya sebagai objek, patuh atau punah adalah kepastian, Kampus yang menjunjung pemikiran kritis dan terbuka tidak berlaku ketika berhadapan dengan pejabat kampus.

Pihak Kampus yang semestinya menjadi tempat paling bebas dan demokratis di muka bumi, dan sejarah punya bukti betapa determinitiknya kalangan intelektual merubah peradaban manusia sampai ke era demokrasi, Namun, suatu ke-anomali-an apabila ternyata lembaga pendidikan itu sendiri membuat produk hukum skorsing dan DO yang kontra bagi kemajuan masyarakat.

Hal ini sering dianggap wajar, karena liberalisme pendidikan sebagai suatu kebenaran yang dibentuk kekuasaan telah suara mayor masyarakat. Apabila kita menginginkan kampus bisa berkontribusi kepada kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.

Aco menegaskan, Melihat hal tersebut maka kami Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Yogyakarta menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mengecam dan menuntut dicabutnya SK Skorsing yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak kampus UNANDA.
2. Hentikan segala upaya intimidasi pada usaha pergerakan mahasiswa di seluruh Indonesia.
3. Menuntut Menristekdikti untuk menurunkan peraturan menteri yang mengatur perlindungan mahasiswa dari DO dan skorsing.
4. Menyerukan kepada seluruh elemen rakyat untuk bersatu padu memperjuangkan pendidikan nasional yang demokratis, terjangkau dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila setelah aksi ini tidak ada perubahan sistim skorsing dan DO, maka kami Fron Perjuangan Pemuda Indonesia Kota Yogyakarta akan melakukan Aksi damai turun jalan lagi dengan jumlah yang lebih banyak.” Pungkas REYHAN MAJID.

Liputan/Rilis: (Supani,Culeng)
Publish : Baraboy

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: