AKSI KEPALA DESA SE-KABUPATEN TASIKMALAYA, DATANGI KANTOR BPN TERKAIT PROGRAM PTSL

Onlinebuser.com, Tasikmalaya – Aksi para Kepdes dan Perangkat Desa se- Kabupaten Tasikmalaya terkait Pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL) yang riskan pungutan liar yang telah menjerat salah satu Kepala Desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya telah keranah hukum. Dalam orasinya yang menyampaikan beberapa poin kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemkab Tasikmalaya yang berlangsung di depan kantor BPN Kabupaten Tasikmalaya. Rabu(26/12/18).

Dibawah naungan APDESI,para Kepala Desa menyampaikan beberapa poin di antaranya, meminta BPN transparan, berharap kepada Pemkab Tasikmalaya untuk menerbitkan Perbup terkait PTSL dan sebelum memulai melaksanakan program tersebut sudah ada payung hukumnya.

Ingsuning Baraya Sunda yang di wakili H.Galih yang hadir di aksi di kantor BPN mengutarakan program tersebut, PTSL program bagus tentu sangat membantu dan meringankan masyarakat terutama membantu tugas Kepala Desa mewujudkan ketentraman, keamanan, dan keabsahan kepemilikan tanah agar tidak terjadi sengketa tanah nantinya, dan program Nasional PTSL ini jelas para Kepala Desa tak tertuju kepada keuntungan materi tapi kepuasan batin tak kala mampu mensukseskan program yang di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang terjadi ketika program PTSL ini menjadi sebuah bencana bagi kepala Desa yang telah berkorban waktu, tenaga, pikiran, materi dan akhirnya pengorbanan harga diri dan martabat jadinya.

Ini semua akibat regulasi yang tidak akurat atau pihak BPN dan Pemkab Tasikmalaya segera terbitkan payung hukumnya, sekarang sudah terjadi hal yang tidak di inginkan program Nasional PTSL ini menjadi terhambat. “Tutunya.

Masyarakat di himbau berhati-hati dengan oknum yang memungut biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sertifikat melalui PTSL gratis. Tapi masyarakat harus tahu yang mendaftar di kenakan biaya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah di tingkat Desa, biaya tersebut untuk transportasi tenaga Desa, pengukuran, materai, dan pemberkasan Photocopi berkas.

Jelas PTSL di gratiskan biaya dan silahkan untuk proses sertifikasi di BPN, sedangkan biaya muncul untuk pengurusan persyaratan di Desa, ini sesuai dengan surat kerja tiga Mentri yakni Mendagri, Mentri kementerian Desa, Mentri Agraria dan Tata Ruang.

Untuk tidak terjadi pungutan liar, oleh karena itu pihak Desa agar dalam program PTSL tahun 2018 dan 2019, sejumlah biaya yang di bebankan kepada masyarakat yang tidak di anggarkan, bisa dicantumkan dalam Peraturan Bupati ( Perbup) atau Peraturan Desa ( Perdes) karena ini sudah sesuai dengan Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang, ( BPN) Nomor 12 tahun 2017.

Harapan sebelum kegiatannya di mulai Payung Hukum Perbup, Perdes terkait PTSL dan nantinya semua biaya tercantum.

Liputan/Rilis : (Mamat Rahmat)
Publis: Baraboy

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


error: Content is protected !!