OKNUM KEPALA SEKOLAH DIDUGA LAKUKAN KORUPSI

Kantor Dinas Pendidikan

(Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Acuh)

Onlinebuser.com, Sukambumi – Disiplin yang diterapkan dalam sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini dinilai bukan sebagai satu peraturan yang harus menjadi acuan, sehingga mampu menjadi bahan pertimbangan dikala seorang pemangku jabatan satu kelembagaan yang bernaung dalam segi profesi berasaskan dasar lingkungan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), kejadian ini terkuat atas adanya diduga indikasi pelanggaran dan ketentuan tentang pelaksanaan jabatan di salahsatu Sekolah Dasar yang bernaung dalam ranah UPTD Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.

Pelanggaran Jabatan tersebut terjadi diwilayah lingkungan Pendidikan (UPTD) Kecamatan Sukalarang, dimana dalam lingkungan UPTD Kecamatan Sukalarang tersebut terdapat sebuah Dugaan prilaku menyimpang dengam indikasi Korupsi yang dilakukan Oknum Kepala Sekolah Dasar diwilayah Kecamatan Sulakarang (SDN Karamat), adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepsek ( US) tersebut ialah dengan sengaja melakukan sistem jual beli buku online yang telah dirubah menjadi Buku Paket Langsung (Buku Pelajaran) terhadap para siswa Sekolah Dasar melalui metode pengakomodiran oleh K3S, sedangkan bila mengacu pada peraturan, sistem jual beli tersebut jelas dilarang, apapun dalihnya, oleh karena itu kelengkapan sarana penunjang belajar Siswa/Siswi semua sudah ada dalam klaim anggaran Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).

Dari hasil investigasi yang dilakukan  oleh TEAM INVESTIGASI Onlinebuser, ternyata Oknum Kepsek tersebut diketahui sebagai pemegang dan pengguna angaran Dana BOS, sedangkan bila melihat dari jenis adanya diduga indikasi korupsi ialah adanya keterangan yang menyebutkan bahwa sekolah yang dipimpin oleh Oknum tersebut memiliki piutang terhadap pihak Bank bekisar antara Rp.6.000.000,-00 (Enam Juta Rupiah) sehingga dalam tiap kali pencairan anggaran BOS piutang tersebut dipotong langsung oleh pihak Bank dan bahkan hal serupapun terjadi di Sekolah Dasar lainnya (SDN Cimangkok) dimana dalam hal ini untuk pencairan dana BOS dipotong sebesar Rp.4.000.000,-00 (Empat Juta Rupiah).

Menyikapi permasalahan tersebut seharuanya Pihak UPTD mampu menilai atas kinerja serta kapasitas pengawas sehingga dengan kejadian ini kinerja pengawas tersebut seolah sudah keluar dari koridor tanggung jawab sehingga menimbulkan asumsi lemahnya UPTD Kecamatan Sukalarang dalam menjalankan fungsinya oleh karena dengan kejadian ini pihak UPTD sama sekali tidak memberikan sanksinya, melalui jenis tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh UPTD terhadap para Oknum Kepsek karena dengan kejadian demikian sudah jelas hal ini berfotensi merugikan keuangan Negara, namun dikala muncul permasalahan seperti demikian sangat disayangkan para jajaran pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi hanya mampu berdiam diri atau berpangku tangan saja, sehingga mencul asumsi baru yang menyatakan “Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tutup Mata”..

Bersambung..!!!

 

Liputan/Rilis: (ADS.ACUY/MIR)
Editor : Nofri

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!