KORUPSI SUDAH MERAMBA KE DESA-DESA WARGA LAPOR DD KE JAKSA

Onlinebuser.com, BENGKULU – Jika dilihat perjalanan atau penggunaan dana desa (DD) belakangan ini banyak warga  yang kesal dan mengeluh, selain tidak keterbukaan dan ke transparanan kepala desa atas realisasi DD ini, hingga warga menduga DD jadi ajang korupsi kepala desa, seperti yang terjadi di beberapa desa di provinsi bengkulu banyak warga desa melaporkan penyelewangan DD oleh kadesnya. Seperti yang di kabupaten kaur provinsi bengkulu belum lama ini warga desa selika kecamatan tanjung kemuning melaporkan dugaan penyimpangan pekerjaan yang menggunakan dana desa DD yang di kelola oleh kades selika III ke kejari kaur oleh BPBnya bernama Lisdianto, menurut lisdianto laporan itu berdasarkan hasil kesepakatan warga selika III berjumlah 100 KK yang disetujui 30 warga yang dibuktikan adanya tanda tangan di surat pengaduan. Objek permasalahan yang dilaporkan ini tentang penyimpangan DD tahun 2017, sebab masyarakat menilai dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan menggunakan DD itu, tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan petunjuk teknis yang ada. Dimana dalam pengerjaan, pengupasan jalan tidak dilakukan, pengecoran dilakukan setelah badan jalan ditimbun dengan sirtu lebih kurang 10 cm, sehingga membuat volume jalan berkurang. Sehingga dengan pengerjaan yang dilakukan kades ini masyarakat merasa dirugikan. Dan warga minta kepada penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan penyimpangan DD selika III ini.

“Saya sebagai ketua BPD dan atas nama masyarakat Selika III berharap hal ini bisa ditindaklanjuti oleh kejari kaur. Sebab sudah jelas disini ada penyimpangan DD, baik bidang administrasi maupun konstruksi bangunan jalan,” tukasnya.

Terpisah: Kepala kejari kaur, Douglas P Nainggolan SH MH melalui Jaksa fungsional Edison Sumitro SH, membenarkan telah menerima laporan dari warga desa Selika III soal dugaan penyimpangan DD itu. Akan tetapi laporan ini akan dipelajari terlebih dahulu.

“Laporan warga desa selika III kita terima, dan laporan ini akan kita pelajari dulu, dan setiap laporan yang masuk akan kita proses,” jelasnya.

Sementara itu, menyikapi laporan ini, Camat Tanjung Kemuning, Dihan Asli SPd saat dikonfirmasi mengaku, soal permasalahan Kades Selika III dengan warganya itu sudah dimusyawarahkan, dan menurutnya dalampengerjaan DD, Kades sudah menjalankan tugas sesuai prosedur yang ada.

“Ini sudah kita bahas dan kumpulkan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, dan kita tidak tahu kalau masyarakat melaporkan DD Selika III ini ke jaksa. Juga soal laporan ini itu hak warga dan kita tidak bisa menghalangi mereka,” jelas Camat.

Demikian juga beberapa LSM meminta agar pihak dispetorat dan penegak hukum di masing-masing pemkab benar-benar memeriksa hasil yang sudah dikerjakan, seperti yang tertera di Rancangan Anggaran Belanja (RAB), dan yang sudah direalisasikan, jangan hanya menerima laporan saja tanpa cek turun ke lokasi, dan bila perlu tanyakan pada warga setempat pungkasnya.

 

 

Liputan/Rilis: (THOMAS/IBNU/ARSI-BKL)
Editor : Nofri

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!