DIDUGA KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM DINAS KEHUTANAN PROVINSI DKI JAKARTA RAMPAS HAK SECURITY PAMDAL

onlinebuser.com, Jakarta – Security Pengamanan Dalam (Pamdal) Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sangat kecewa dengan Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

SKM BUSER / ONLINE BUSER mendalami kasus yang dialami sejumlah anggota Security Pamdal Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Kami konfirmasi melalui telepon dan berbicara dengan sekretaris Ibu Mila Amanda, tetapi jawaban yang kita dapatkan selalu Bp. Hendry Perez Sitorus Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum tidak ada di tempat. Rabu (8/11/2017).

SKM BUSER / ONLINE BUSER keesokan harinya mendatangi kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dan bertemu dengan Staf Dinas Kehutanan, Sdr. Junaedi, yang menyampaikan kepada kami Bp. Hendry Perez Sitorus sedang ada pertemuan di kantor Walikota, Kamis (9/11/2017). Kami menyampaikan beberapa opsi agar kami bisa bertemu dan mau menanyakan tentang Hak-hak Security Pamdal Dinas Kehutanan yang diduga dirampas oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Bp. Hendry Perez Sitorus, seperti : BPJS Kesehatan tidak ada, BPJS Ketenagakerjaan tidak ada, Seragam Security Pamdal beli sendiri dan jam kerja tidak sesuai (sekitar 36 jam per orang).

Pekerja berhak sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan adanya BPJS Kesehatan,  mereka tidak perlu memikirkan biaya kesehatan tetapi apa yang di alami Security Pamdal Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, tidak sesuai dengan apa yang dituangkan dalam surat Perjanjian kontrak kerja. Tapi secara administrasi mereka sudah terdaftar dan langsung bisa menikmati fasilitas kesehatan.

Dalam pasal 79 ayat 2 UU Nomor 13 tersebut, karyawan berhak memperoleh sedikitnya 12 hari untuk cuti tahunan. Syaratnya, karyawan tersebut harus sudah bekerja minimal 1 tahun atau 12 bulan lamanya. Security Pamdal Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sudah bekerja lebih dari 3 tahun.

Hak cuti karyawan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Dalam Undang-Undang itu, telah diatur tujuh hak cuti karyawan yakni cuti tahunan, cuti besar, cuti bersama, cuti hamil, cuti sakit, cuti penting dan cuti berbayar.

SKM BUSER / ONLINE BUSER mengharapkan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk menindak tegas terhadap oknum-oknum yang diduga merampas hak-hak Security Pamdal Dinas Kehutanan yang bekerja siang dan malam tetapi hak-haknya tidak di perhatikan terutama Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

(O.V.L & DIAN)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!